Kasus Stunting, Ini Upaya Penanganan Pemkab Kukar

img


POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Pengendalian kasus stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi fokus pemerintah daerah. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan kasus stunting.

Dalam penanganan maupun pengendalian kasus stunting di Kukar, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi antar OPD baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, Pemkab Kukar melalui OPD teknis terus melakukan evaluasi, bagaimana penanganan kasus stunting di Kukar bisa dikendalikan dengan baik. Pada 2019 lalu telah dibentuk Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (Raga Pantas) namun tidak bisa efektif, karena disebabkan waktu itu terjadi Covid-19.

"Ragapantas ini penanganannya berbasis keluarga, bulan depan akan dilakukan presntasi terhadap program ini. Sementara dalam penanganan stunting dilakukan berbagi peran, nanti ada yang namanya bapak asuh," kata Edi Damansyah kepada Poskotakaltimnews usai rakor pencegahan dan evaluasi stunting, di ruang serbaguna Pemkab Kukar, Rabu (3/5/2023)

Ia menyebutkan, dari Kepala Daerah hingga pejabat pimpinan tinggi pratama diberikan peran sebagai bapak asuh, yang tujuannya untuk mengedukasi khususnya di keluarganya sendiri, agar tidak terjadi stunting.

"Bapak asuh atau ibu asuh terhadap anak anak yang belum terjadi stunting, untuk dipantau pertumbuhannya agar tidak terjadi stunting," jelasnya.

Dirinya berharap, pasca covid-19 ini untuk pengendalian maupun penanganan kasus, bisa efektif, terkendali dengan baik. Sehingga kasus stunting di Kukar menurun.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti menuturkan, upaya yang dilakukan untuk penanganan kasus stunting dengan melakukan integrasi antar OPD, dan kovergensi melalui program program lintas OPD dalam kerangka raga pantas.

"Di dalam raga pantas ada indikator pantas sehat, pantas pendidikan, pangan, tempat tinggal, dan pantas sejahtera, indikator tersebut yang ada di level OPD," ucap Martina Yulianti

Artinya sejumlah OPD ini menganggarkan beberapa program, yang bertujuan untuk melakukan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif terhadap stunting. Kedepan juga Dinkes dalam pengendalian stunting akan membuka program ayah dan bunda asuh stunting.

"Yang belum stunting pun diasuh, dipantau pertumbuhannya agar tidak stunting, jika yang sudah stunting tetap dipantau agar tidak tambah berat," ungkapnya

Kata dia, angka stunting di Kukar naik turun, hingga saat ini ada sekitar 5 ribu anak yang terkena stunting. Sementara pemerintah pusat menargetkan kasus stunting di Indonesia sekitar 14 persen.

"Angka stunting saat ini bergerak terus, kalau prevalensi yang dari survei status gizi sekitar 27 persen," tutupnya.(riz/adv)